Mataram, Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik diwajibkan menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan dimaksud sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang (PDAM GM) tahun ini kembali meraih penghargaan setelah tahun lalu (2013) meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berbeda dengan penghargaan yg kembali diraihnya saat ini. Penghargaan kali ini berupa predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. PDAM Giri Menang dinilai telah memenuhi kewajiban dalam penyediaan komponen Standar Pelayanan Publik sebagaimana ketentuan pasal 15 dan Bab V Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Predikat ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan keseriusan PDAM Giri Menang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTB.
Bertempat di Aula Pemkot Walikota Mataram, Dirut PDAM Giri Menang HL Ahmad Zaini dan 2 (dua) SKPD Lainnya yang mendapatkan skor tertinggi menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI yang diserahkan secara langsung oleh Walikota Mataram H Ahyar Abduh.
PDAM Giri Menang patut berbangga karena dari 15 SKPD di Kota Mataram, PDAM Giri Menang mendapatkan peringkat pertama dengan skor tertinggi mencapai angka 955 dan diikuti oleh SKPD Lainnya dengan predikat kepatuhan terhadap standart pelayanan publik yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adhar Hakim.
Tidak hanya sampai disini, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar predikat tersebut tetap melekat dan justru menjadi lebih baik kedepannya agar pelayanan semakin maksimal dan pelanggan/konsumen pun semakin merasa nyaman dengan smua pelayanan yang ada khususnya di PDAM Giri Menang. Sesuai dengan motto nya, “PDAM Giri Menang, Tumbuh Berkembang Bersama Pelanggan”.
